Bab I Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

    1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
    2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
    6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
    7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
    8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
    9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
    10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
    11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
    12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
    13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
    14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
    15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
    16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

    Pasal 2
    1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
      1. Standar Nasional Pendidikan;
      2. Standar Penelitian; dan
      3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
    2. Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.
    Pasal 3
    1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
      1. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
      2. menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
      3. mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
    2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
      1. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
      2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
      3. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
      4. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
      5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
      6. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
    3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
    Bab II Standar Nasional Pendidikan
    Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
    Pasal 4
    1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
      1. standar kompetensi lulusan;
      2. standar isi Pembelajaran;
      3. standar proses Pembelajaran;
      4. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
      5. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
      6. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
      7. standar pengelolaan Pembelajaran; dan
      8. standar pembiayaan Pembelajaran.
    2. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.
    Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan
    Pasal 5
    1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
    2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
    3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
      1. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
      2. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
    Pasal 6
    1. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
    2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
    3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
      1. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
      2. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
    4. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
    Bagian Ketiga Standar Isi Pembelajaran
    Pasal 7
    1. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    2. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
    3. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
      1. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
      2. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
    4. Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran lulusan.
    5. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.
    6. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
    Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran
    Pasal 8
    Pasal 9
    Bagian Kelima Standar Penilaian Pembelajaran
    Bagian Keenam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
    Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
    Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
    Bagian Kesembilan Standar Pembiayaan Pembelajaran
    Bab III Standar Penelitian
    Bab IV Standar Pengabdian kepada Masyarakat
    Bab V Ketentuan Lain-lain
    Pasal 67

    Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studi di luar kampus utama, pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.


    Bab VI Ketentuan Peralihan
    Pasal 68

    Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

    1. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Perguruan Tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
    2. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (15) huruf b paling lama 1 (satu) tahun;
    3. lahan dan bangunan Perguruan Tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 paling lama 10 (sepuluh) tahun;
    4. pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan
    5. semua ketentuan mengenai kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 belum ditetapkan.
    1. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Perguruan Tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
    2. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (15) huruf b paling lama 1 (satu) tahun;
    3. lahan dan bangunan Perguruan Tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 paling lama 10 (sepuluh) tahun;
    4. pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan
    5. semua ketentuan mengenai kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 belum ditetapkan.
    Bab IV Ketentuan Penutup
    Pasal 69

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

    1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
    2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal 70

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Tentang isi Lampiran Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, akan ada di post selanjutnya.